Meureno.com – Jakarta. Bencana banjir yang terus berulang di Kabupaten Pidie Jaya mencapai titik yang tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan biasa. Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, secara tegas menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan Direktorat Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta pada Kamis (30/4/2026).
Dalam forum yang juga dihadiri mantan Kepala BUMN Mustafa Abubakar, Hasan Basri yang karib disapa Nyak Hasan itu tidak sungkan membawa langsung keresahan masyarakat yang selama ini terus dihantui banjir setiap kali hujan deras mengguyur daerahnya. Ia menilai intensitas kejadian yang terus berulang secara beruntun menunjukkan adanya persoalan serius pada sistem pengelolaan aliran sungai Krueng Meureudu dan drainase di kabupaten yang dijuluki Bumi Japakeh tersebut.
“Kondisi ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan nyata penderitaan rakyat,” tegas Hasan Basri di hadapan jajaran Kementerian PUPR.
Data terbaru mencatat, dalam kurun lima bulan terakhir saja, Kabupaten Pidie Jaya telah mengalami tujuh kali banjir. Dampaknya tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat secara luas. Anak-anak tak bisa bersekolah, warga terpaksa berjaga semalaman, dan para lansia harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Rumah-rumah kembali terendam lumpur, memperburuk kondisi ekonomi dan psikologis warga yang sebelumnya masih dalam masa pemulihan pascabencana.
Tiga Krueng Jadi Prioritas Normalisasi
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati menyampaikan tiga tuntutan utama yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah pusat. Pertama, percepatan normalisasi Krueng Meureudu yang selama ini menjadi penyebab utama luapan air saat hujan turun. Kedua, normalisasi Krueng Beracan yang alirannya kerap tersumbat material lumpur dan kayu. Ketiga, penanganan Krueng Panteraja yang juga berkontribusi terhadap genangan di sejumlah gampong.
“Pidie Jaya tidak menuntut kemewahan. Kami hanya meminta rasa aman. Keselamatan dan masa depan rakyat adalah prioritas utama,” tegas Hasan Basri di akhir pernyataannya.
Wakil Bupati juga memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tidak tinggal diam. Pemkab akan terus mendorong percepatan penanganan dan memastikan adanya tindakan nyata di lapangan, tidak hanya sekadar janji-janji di atas kertas.
Pemkab Pidie Jaya Sudah Berulang Kali Mengupayakan Solusi
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui berbagai saluran telah berulang kali mengupayakan solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir. Mulai dari pengajuan proposal normalisasi sungai ke pemerintah provinsi hingga koordinasi lintas sektor. Namun, hingga kini banjir masih terus datang setiap musim hujan, bahkan dengan intensitas yang semakin sering.
Bencana banjir bandang yang terjadi pada November 2025 lalu masih meninggalkan luka mendalam bagi warga Pidie Jaya. Ratusan rumah rusak, puluhan hektare sawah tertimbun lumpur, dan ribuan warga harus mengungsi dalam waktu yang cukup lama. Kini, di tengah proses pemulihan yang belum selesai, ancaman banjir kembali menghantui keseharian mereka.
Pertemuan dengan Kementerian PUPR ini diharapkan menjadi titik balik bagi upaya penanganan banjir di Pidie Jaya. Masyarakat kini menanti realisasi dari janji penanganan serius yang telah disampaikan Wakil Bupati di Jakarta, berharap tidak ada lagi air yang masuk ke rumah-rumah mereka saat hujan mulai turun.
