Nama Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kini berada di titik paling berat dalam perjalanan hukumnya. Pada Rabu, 13 Mei 2026, jaksa penuntut umum resmi membacakan tuntutan terhadapnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat — dan angka yang disebut mengejutkan banyak pihak: 18 tahun penjara.
Tak hanya itu, jaksa juga menuntut denda sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, ditambah kewajiban membayar uang pengganti yang nilainya disebut mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Kerugian negara yang diklaim dalam tuntutan berkisar antara Rp2,1 triliun hingga Rp5,6 triliun.
Bermula dari Program Laptop Pandemi
Kasus ini berakar dari program digitalisasi pendidikan yang digulirkan Kementerian Pendidikan saat pandemi COVID-19 melanda. Saat sekolah tutup dan jutaan siswa terpaksa belajar dari rumah, pemerintah meluncurkan pengadaan laptop berbasis Chromebook beserta layanan Chrome Device Management (CDM) untuk mendukung pembelajaran daring — terutama di daerah-daerah yang selama ini tertinggal akses teknologinya.
Total nilai proyek yang berjalan antara 2020 hingga 2022 itu mencapai triliunan rupiah. Namun belakangan, jaksa menilai proses pengadaan tersebut sarat masalah: mulai dari dugaan mark-up harga, pemilihan barang yang disebut tidak sesuai kebutuhan lapangan, hingga adanya aliran dana yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Tuntutan ini termasuk salah satu yang paling berat terhadap mantan pejabat tinggi dalam kasus korupsi di sektor pendidikan Indonesia.
Nadiem Menangis, Tim Hukum Menolak Tuntutan
Suasana di ruang sidang disebut penuh emosi. Nadiem sempat menangis saat mendengarkan pembacaan tuntutan dan tampak memeluk istrinya, Franka Franklin, di sela jalannya persidangan.
Tim kuasa hukumnya dengan tegas menolak tuntutan jaksa. Mereka berargumen bahwa dakwaan tidak sejalan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan. Lebih jauh, pihak pembela menekankan bahwa program Chromebook merupakan bagian dari niat tulus mempercepat transformasi digital pendidikan nasional di tengah situasi darurat pandemi — bukan tindakan kriminal.
Mengapa Kasus Ini Menarik Perhatian Luas?
Ada beberapa alasan mengapa persidangan ini menjadi perbincangan nasional:
- Sosok yang dikenal luas — Nadiem bukan sekadar mantan menteri. Ia adalah pendiri Gojek, salah satu startup terbesar Asia Tenggara, yang lama dikenal sebagai simbol inovasi anak bangsa.
- Anggaran yang menyentuh rakyat langsung — Dana yang dipersoalkan berasal dari kantong pendidikan, yang dampaknya dirasakan langsung oleh jutaan siswa dan guru di seluruh pelosok Indonesia.
- Pertanyaan tentang digitalisasi sekolah — Kasus ini memunculkan kembali perdebatan soal seberapa efektif dan akuntabel program teknologi pendidikan yang dijalankan pemerintah selama pandemi.
- Ujian penegakan hukum — Publik melihat kasus ini sebagai tolok ukur serius tidaknya hukum ditegakkan terhadap dugaan korupsi di level tertinggi.
Apa Langkah Selanjutnya?
Setelah tuntutan dibacakan, proses hukum kini memasuki tahap pledoi atau pembelaan dari pihak terdakwa. Majelis hakim kemudian akan menimbang seluruh bukti, keterangan saksi, serta argumen dari kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan.
Putusan akhir diperkirakan akan dibacakan dalam beberapa pekan ke depan. Publik kini menanti: apakah hakim akan mengikuti tuntutan jaksa, memberikan hukuman yang lebih ringan, atau justru membebaskan terdakwa?
💡 Catatan: Kasus ini mengingatkan kita semua akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik — terutama di sektor sepenting pendidikan. Bagaimanapun putusan akhirnya nanti, harapan masyarakat tetap satu: setiap rupiah uang negara harus benar-benar bermanfaat bagi generasi muda Indonesia.
